Absen Sidik Jari Banyak yang Rusak


Meski pemerintah daerah sudah memasang mesin absen sidik jari, peralatan itu tampaknya belum berjalan optimal. Beberapa mesin rusak sehingga PNS maupun pegawai kontrak tetap menandatangani daftar absen manual. Informasi yang dikumpulkan Jumat (10/5) kemarin, di lingkungn Setkab Buleleng, sejumlah mesin absen sidik jari tidak berfungsi karena sudah lama dibiarkan rusak.

Salah satunya mesin absen sidik jari yang dipasang di gedung yang ditempati Bagian Humas dan Protokol, Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah, serta di lantai dua Bagian Ekbang dan Bagian Kesejahtraan Sosial (Kesos). Satu alat di lantai satu ini dipasang untuk dipergunakan PNS dan pegawai kontrak di empat instansi tersebut.

Namun, sejak dipasang sempat beroperasi sebenatar dan entah karena faktor pemakaian atau kesalahan teknis, sehingga alat tersebut tidak berfungsi optimal. PNS saat masuk kantor dan pulang kantor tetap menadantangani daftar absen secara manual. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, pemasangan mesin absen sidik jari ini memang belum berjalan maksimal. Hal ini karena tergantung mesin yang dipasang. Suyasa mencontohkan, absen sidik jari yang dibeli dengan harga mahal dan ketika terjadi kerusakan akan memakan banyak waktu untuk proses penggantian. Bahkan, pembelian mesin sidik jari yang mahal itu harus menunggu penganggaran dalam APBD.

Semestinya, hal ini bisa diatasi dengan pemakaian mesin sidik jari yang tidak terlalu mahal dan pengadaannya tidak membutuhkan anggaran dalam APBD. Bahkan, ketika terjadi kerusakan atau penggantian bisa dilakukan tanpa menunggu pengadaan. Seperti yang dilakukannya di Bappeda Buleleng yang mengoperasikan mesin sidik jari seharga Rp 2,5 juta.

Selain harganya yang terjangkau, mesin sidik jari ini ukurannya kecil dan bisa dibawa ke mana-mana seperti pada saat apel krida, atau kegiatan lain sehingga PNS dan pegawai kontrak bisa mengabsen di mana pun. “Ya kalau membeli mesin yang mahal harus menunggu penganggaran dan ini kembali kepada pimpinan masing-masing SKPD bagaimana mengaturnya,” katanya.

Menurut Suyasa, meski sudah memakai mesin absen sidik jari, namun absen manual masih tetap dipakai. Hal ini karena banyaknya PNS yang melakukan tugas dinas hingga tidak sempat ke kantor untuk mengabsen, sehingga bisa menandatangani absen dengan cara manual. Sementara dari hasil evaluasi absensi beberapa PNS dan pegawai kontrak sudah banyak yang diberikan pembinaan karena daftar absennya cukup banyak kosong atau bertanda merah ketika absen sidik jari di-print out.

“Seperti saya kalau sedang tugas dinas ke luar dan tidak sempat mengabsen ke kantor, maka absen manual ini bisa dipergunakan sehingga penghitungan untuk pemberian uang lauk pauk (ULP) bisa berjalan,” jelasnya. (kmb)

Sumber: balipost.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s