Bolos Tahunan, Belasan PNS Pemkot Menado Dipecat


MANADO-TRIBUNNEWS.COM, – Sebanyak 124 PNS di Pemkot Manado dikenai sanksi termasuk 12 di antaranya dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Mereka yang dipecat karena melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS.
“Sanksi tersebut kami berikan karena mereka melakukan pelanggaran berat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Manado, Hans Tinangon, Kamis (11/8/2011).

Menurut Tinangon, mereka yang terkena sanksi berat berupa pemecatan karena tidak masuk kerja selama setahun lebih. Sesuai aturanya yang berlaku saat ini, imbuh dia, PNS yang tidak masuk kerja selama 45 hari kerja akumulasi, akan langsung diberhentikan.Oleh karena itu pihaknya saat ini terus melakukan pembinaan terhadap para PNS agar selalu disiplin mengikuti aturan yang ada, terutama dalam hal disiplin masuk kerja.

“Padahal saat ini peminat untuk menjadi PNS di masyarakat cukup tinggi dengan berbagai alasan. Oleh karena saat ini para PNS harus menjunjung tinggi dispilin agar menjadi abdi negara yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ” ujarnya.

Dikatakan Tinangon, PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat seluruhnya dari golongan II dan III dan bertugas di Kecamatan Mapanget, Malalayang, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan UPTD Diknas.

“Kami telah melakukan proses pemanggilan kepada mereka yang akan diberhentikan, namun ada yang dicari sampai saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, termasuk keluarganya. Namun setelah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya satu pihaknya saja hal itu dapat dilakukan,” kata Tinangon.

Untuk sanksi berat berdasarkan peraturan yang baru lainnya adalah penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat satu tingkat. Namun demikian sanksi tegas tersebut dapat diberikan jika kepala SKPD juga pro-aktif dalam menerapkan PP yang baru.

Untuk pegawai yang menerima sanksi sedang, yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat satu tahun, berjumlah 8 orang. Sedangkan yang menerima sanksi ringan berupa teguran lisan maupun teguran lisan dengan tertulis sebanyak 104 orang. “Mereka yang terkena sanksi tersebut saat ini sedang diproses,” ujarnya.

Dikatakan, mereka yang terkena sanksi sedang dapat menjadi berat jika yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan sikap baik, begitu pula dengan sanksi ringan dapat diakumulasikan menjadi sedang jika tidak ada perubahan setelah diberi sanksi.

Untuk gaji yang diberikan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, akan diberhentikan sementara jika pegawai tersebut tidak masuk tanpa keterangan selama 12 hari kerja. “Hal tersebut berlaku bagi seluruh pegawai diinstansi manapun,” katanya.

Sedangkan untuk pemotongan TTP dilakukan jika pegawai tersebut tidak melakukan apel pagi, siang maupun sore hari, dengan perhitungan akan dipotong sebesar 3 persen dari TTP yang terima setiap bulannya. “Contohnya jika ada pegawai yang tidak mengikuti apel pagi akan dipotong 3 persen TTP yang diterima setiap bulannya,” ujarnya.

Pemberlakuan PP Nomor 53 Tahun 2010 dikeluarkan pemerintah pusat pada Juni tahun lalu. Selama satu tahun pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS, karena ada banyak sekali aturan baru yang diterbitkan, terutama mengenai penghitungan absen bagi mereka.

Untuk menunjang menegakkan PP tersebut, pihaknya sudah mengharuskan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari sekretariat daerah dinas dan badan hingga kelurahan untuk menggunakan absen sidik jari, agar ketahuan kedisiplinan pegawai.

Terpisah, Wakil Wali Kota Manado Harley Mangindaan mengatakan kinerja dan tingkah laku para PNS di lingkungan Pemko Manado mendapat pengawasan ketat olehnya, Hal ini terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang prima.

Dengan diberlakukannya PP 53 tahun 2010, para pegawai harus menunjukan pola kerja dan sikap yang benar, karena aturan yang ini jauh lebih ketat dibandingkan PP 80 tahun 1980 yang masih punya celah dan bisa dimanfaatkan PNS.

Dirinya mencontohkan dalam aturan terbaru ini kehadiran para PNS dihitung sesuai dengan jam masuk dan keluar mereka. Jika terlambat, itu akan terhitung dan jika diakumulasi mencapai 46 hari kerja, maka akan mendapatkan hukuman berat diberhentikan dengan tidak hormat.
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh PNS agar mematuhi aturan yang ditetapkan ini demi kebaikan mereka, para PNS harus bekerja sesuai dengan kinerjanya.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado Sultan Udin Musa mengatakan jika memang 12 pegawai tersebut telah diproses sesuai dengan PP nomor 53 Tahun 2010, dan telah diberikan hak-haknya selama ini sebagai PNS namun tidak menjalankan kewajibannya, maka sanksi tersebut harus diterimanya.

Namun demikian pihaknya berharap agar Pemko Manado lebih arif menyikapi hal ini dengan mencari tahu alasan mereka tidak masuk. Jika ketidakhadiran mereka tidak melanggar aturan, maka sanksi tersebut tidak berhak diberikan, meskipun mereka tidak masuk kerja lebih dari satu tahun. “Jadi, Pemko harus mengecek terlebih dahulu kepada yang bersangkutan alasan selama ini tidak masuk, sebelum pemberhentian tidak hormat.

Selain memberi sanksi bagi PNS yang tidak disiplin, Pemkot Manado memberikan penghargaan bagi pegawai yang disiplin dan profesional dalam bekerja dengan memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). (erv)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s